 (Jatinangor, 21/6/10), Fakultas Politik Pemerintahan IPDN menyelenggarakan seminar antar jurusan dengan tema revisi UU No 32 tahun 2004. Hadir sebagai nara sumber dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua DPD RI DR. Laode Ida dan Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri Dr. I Made Suwandi Serta dari P2E LIPI Jakarta Dr. Syarif Hidayat. Seminar tersebut dibuka oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS. Pada pemaparannya Bapak Laode Ida menegaskan bahwa ada 3 faktor krusial yang perlu dicermati dalam implementasi UU No 32 Tahun 2004 : (1) terkait pilkada (isu money politics yang tak terkendali; Retaknya modal sosial di tingkat lokal; Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan incumbent; Mandulnya lembaga pengawas; Imunnya posisi KPU(D) (2) terkait dengan level otonomi (Bertingkat (Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kewenangan masing-masing) tak dapat dihindari gemuknya struktur dgn konsekwensi pembiayaan. Lemahnya koordinasi antar level dan (3) terkait dengan penyelenggaraan pemda (Ajang perebutan jabatan bagi para elite (birokrasi dan politisi); Kewenangan kepala daerah yang begitu kuat; |
|
Selengkapnya
|
|
Written by
|
|
(Jatinangor, 25/5-10) Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN menyelenggarakan seminar antar jurusan yang dibuka oleh Rektor IPDN diwakili oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Bapak Ir. Dedy Riandono, MM. Pada acara tersebut dihadirkan nara sumber utama yaitu Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Bapak Ir. H. A. Helmy Faisal Zaini dengan judul “Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal”. Nara sumber lainnya adalah Dr.Miftah Thoha, MPA (Guru Besar UGM), dan Agus Dwiyanto juga dari UGM. |
|
Selengakpnya
|
|
(Jatinangor, 21/5-10) Pada hari jum,at tanggal 21 mei 2010, Menteri Dalam Negeri Bapak Gamawan Fauzi pertama kali melakukan kunjungan kerja sekaligus menjadi inspektur upacara dan dilanjutkan dengan stadium general bagi sivitas akademika. Pada sambutannya beliau menyampaikan bahwa melalui pendidikan kader kepamongprajaan IPDN dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri menyiapkan kader pemerintahan yang berkualifikasi pamong praja di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Lebih lanjut dikatakan bahwa IPDN harus memiliki pola perilaku good governance (tata kepemerintahan yang baik) kader pemerintah yang berkualifikasi berwawasan nusantara dan kenegaraan, profesional dan akademik, demokrasi, berorientasi ilmu pengetahuan, seni dan teknologi serta praktek pemerintahan.
|  | | Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) didampingi Rektor IPDN I. Nyoman Sumaryadi (kiri) dan Kapuspen Kemetrian Dalam Negeri Saut Situmorang (kanan) beserta rombongan saat kunjungan kerja ke Kampus IPDN Jatinangor Sumedang |  | Praja IPDN sedang mendengarkan kuliah umum dari Menteri Dalam Negeri |
|
|
Selengkapnya
|
|
|
|
