| Seminar Internasional Public Services Focus On One Stop Service Comparative Study Canada-Indonesia | ICON_SEP Print ICON_SEP |
(Jatinangor, 23 Juni 2011) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bekerja sama dengan The Institute of Public Administration of Canada (IPAC) serta Ministry of Home Affair (MoHA) menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk International Seminar on Public Service dan lebih fokus pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP terhadap daya saing lokal pada hari Kamis, 23 Juni 2011 bertempat di Gedung Grha Wiyata Praja IPDN yang dibuka oleh Rektor IPDN Prof. Dr. Drs. H. I Nyoman Sumaryadi, M.Si. Pembicara pada seminar adalah Prof. Mark Gilbert, Ms. Mel Sweetnam, Prof. Wirman Syafri, Walikota Cimahi, Ir. HM. Itoc Tochija, MM, Widod Sigit Pudjianto/Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah dan Prof Sadu. Materi yang disampaikan meliputi materi yang bersifat teoritis yang melandasi pelaksanaan pelayanan publik di Canada, implementasi kebijakan One Stop Services di Nova Scotia, Pelayanan Publik di Indonesia, Kebijakan PTSP, Pelaksanaan PTSP di Kota Cimahi serta pengaruhnya terhadap investasi serta PATEN, Pelayanan Adminstrasi Terpadu di Kecamatan. Peserta seminar berasal dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa dan Dosen IPDN. Berbeda dengan penyelenggaraan seminar internasional pada umumnya, seminar di IPDN mengkaji topik bahasan dengan fokus tertentu sehingga lebih tajam dan mendalam. Selanjutnya pada sesi kedua, nara sumber yang hadir adalah Ms. Sweetnam, beliau memberikan materi dengan topik One Stop Service in Nova Scotia : The Great Paradigm Shifts, Ms. Sweetnam memberikan gambaran mengenai pemberian layanan umum di Nova Scotia. Nara sumber selanjutnya Prof. Dr. H. Wirman Syafrie,.M.Si yang dipandu oleh Layla Kurniawati, S.Pd,M.Pd yang merupakan Kasubbag. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Bagian Akademik memaparkan materi mengenai Public Service in Indonesia (Pelayanan Umum di Indonesia). Prof. Dr. H. Wirman Syafrie, M.Si mengawali pemaparannya dengan memberikan gambaran bahwa pelayanan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, mendorong pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.Ada beberapa asas Pelayanan umum antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, nondiskriminasi, keterbukaan, pertanggungjawaban, fasilitas serta perlakuan khusus bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan secara fisik dan orang tua, tepat waktu, serta cepat, mudah dan dapat dijangkau. Nara sumber memberikan gambaran bahwa kendala yang dapat menghalangi PTSP yaitu: budaya layanan, diskriminasi, tidak berjalannya SOP, infrastruktur, kewenangan serta partisipasi masyarakat. Namun ada beberapa jalan keluar yang dapat diambil yaitu dengan: kemampuan SDM (pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku), infrastruktur yang memadai, pengelolaan SDM, serta dengan menerapkan seluruh asas pokok pada pelayanan. Pada sesi ketiga, nara sumber yang memberikan materi adalah W. Sigit Pudjianto, SH.,MH dan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS yang dipandu oleh Dra. Meltarini, M.Si. Nara sumber W. Sigit Pudjianto, SH memberikan materi dengan topik mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia. Selanjutnya Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS memberikan materi mengenai Optimalisasi Peran Strategis Pelayanan Kecamatan dalam Mendukung Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan juga sekaligus menutup seminar internasional ini. Dari paparan masing-masing pembicara terlihat bahwa ada perbedaan yang mendasar dan sangat jauh antara pelayanan publik di Canada dan Indonesia. Pelayanan Publik di Canada dijadikan sebagai cara pemerintah untuk menunaikan kewajiban terhadap warga. Pelayanan publik dan khususnya PTSP di Indonesia sendiri merupakan kebijakan baru yang digaungkan setelah kebijakan desentralisasi dijalankan. Fakta empirik dari Kota Cimahi terlihat bahwa PTSP memberi dampak yang signifikan terhadap iklim perekonomian di Cimahi. Pelayanan perijinan diarahkan menjadi pelayanan yang transparan, mudah, akurat dan kepastian waktu penyelesaian. 1. Local Government Service Levels & NPM Impact on Service Delivery Models 4. Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia 5. Optimalisasi Peran Strategis Pelayanan Kecamatan dalam Mendukung Tatakelola Pemerintahan yang Baik
Sumber : Panitia Seminar dan Dokumentasi Humas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||