JA slide show
 
Dalam rangka akan diterbitkannya Jurnal Prodi Pembangunan dan Pemberdayaan, oleh karena itu bagi Bapak/Ibu dosen yang ingin mengirimkan tulisannya silahkan menyerahkan langsung ke sekretariat prodi atau bisa mengirimkannya via email herujaner@gmail.com Terima Kasih
Seminar Perkotaan di Kampus IPDN : Konsep Baru sebagai Masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 PDF  ICON_SEP Print ICON_SEP  Email



(Jatinangor, 20/9/2010).  Bertempat di Ruang VIP Lantai 1  Kampus IPDN  Jatinangor,  dilaksanakan Seminar Perkotaan dengan tema : Konsep Baru sebagai Masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004.  Acara dibuka oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik (Purek 1) mewakili Rektor IPDN (Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS) yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri dalam bidang Pemerintahan Dr. I. Made Suwandi, M.Soc,Sc., serta Direktur Perkotaan Ditjen Pembangunan Daerah (Bangda) Ir Dadang Sumantri Mochtar.  Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memilih IPDN menjadi lokasi  pengkajian revisi UU No 32 Tahun 2004 terkait dengan bab perkotaan  kerena merupakan  lembaga pendidikan kedinasan dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan menjadi center for local government di Indonesia. Hadir juga perwakilan dari UNDP dan CSF, yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan seminar ini.
Purek 1 dalam sambutannya menyebutkan bahwa Desentralisasi di Indonesia berjalan sangat dinamis. UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disusun pada masa awal reformasi ternyata hanya berusia 5 tahun.  Tetapi UU penggantinya, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 nampaknya juga tidak akan berusia lama, karena sejak dua tahun yang lalu sudah dibahas dengan para pakar materi revisi yang mengarah pada penggantian UU. Dikatakan demikian karena filosofi dan sebagian paradigma yang digunakan mengalami perubahan.  Dari berbagai bab yang dibahas di dalam materi Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, masih ada bab tentang perkotaan yang belum selesai dibahas. Materinya bukan tentang fisik dan tata ruang kota melainkan mengenai pemerintahan yang mengelola kawasan perkotaan.
 
Selain tentang  kawasan perkotaan, diskusi tentang perkotaan dilihat dari sudut pandang pemerintahan perlu pula mempertimbangkan adanya bentuk- bentuk pemerintahan yang sejalan dengan klasifikasi kota. Dilihat dari besarannya dibedakan  kota kecil, kota sedang, kota besar, serta kota metropolitan. Tetapi dari kacamata pemerintahan, hanya ada satu pemerintah yang mengelola kota yakni Kota Otonom (di luar DKI Jakarta). Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pengaturan pemerintahan kota dengan penduduk hanya 60.000 jiwa disamakan dengan pengelolaan kota dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa. Di dalam Naskah Disain Besar Penataan Daerah yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri diusulkan ada tiga kategori kota dengan bentuk pemerintahannya yakni kotapratama, kotamadya serta kotautama. Supaya ada keselarasan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, materi yang ada di dalam Disain Besar Penataan Daerah perlu dilihat kemungkinannya untuk diakomodasikan ke dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya bab tentang perkotaan. 
 
Staf ahli Mendagri bidang Pemerintahan Dr. I Made Suwandi, dalam sambutannya menegaskan bahwa latar belakang  revisi UU 32 Tahun 2004 adalah :
1.    Evaluasi implementasi otonomi daerah
2.    Masalah-masalah yg  secara empirik muncul  dalam implementasi
3.    Prolegnas 2010 inisiatif dari pemerintah
Ada 22 isu strategis terkait dengan revisi UU No 32 Tahun 2004 salah satunya adalah masalah kawasan perkotaan
 
Pemaparan dilaksanakan secara panel sebanyak 2 sesi dan dimoderatori oleh Dr. I Made Suwandi.  Panelis pertama terdiri dari Direktur Perkotaan, Staf Ahli Walikota Tangerang Selatan (mewakili Walikota Tangerang Selatan), serta perwakilan dari Kementerian PU Bapak Firman Hutapea.
 
Pada paparannya direktur perkotaan menjelaskan bahwa bahwa permasalahan utama di perkotaan disebabkan Urbanisasi pada perluasan kawasan perkotaan yang mengakibatkan pesatnya peningkatan kepadatan kota-kota besar dan pembengkakan kawasan pinggiran.  Sebagai ilustrasi disebutkan bahwa pemekaran (pembentukan) kota baru ada sebanyak 31 kota baru lahir dalam 1 dekade terakhir dan saat ini berjumlah 92 kota pertambahan ibuota kabupaten dan ibu kota kecamatan.  Kondisi ini diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan perkotaan antara lain : Kemiskinan di perkotaan, keamanan dan ketertiban kota, lapangan pekerjaan, perumahan dan permukiman, pelayanan publik khususnya terait dengan transportasi, saranaprasarana
 
Saat ini telah terjadi perubahan  paradigma pembangunan perkotaan antara lain :
  • Pembangunan perkotaan akan lebih  ditentukan akan lebih ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pasar
  • Pembangunan perkotaan tidak akan dapat dilaksanakan secara seragam
  • Peran masyarakat akan semakin meningkat, untuk mengatasi persoalan yang dihadapi kotanya
  • Pelayanan perkotaan harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan semua lapisan masyarakat (berkeadilan sosial)
  • Pembangunan perkotaan memerlukan payung untuk mengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang telah difasilitasi oleh masing-masing sektor
  • Perkotaan akan menjadi wilayah utama pembangunan dengan semain bertambhanya kawasan fungsional ke wilayah-wilayah perdesaan
  • Keterpaduan antar lembaga maupun antar pelau pembangunan
Dari berbagai persoalan tersebut serta perubahan paradigma yang terjadi, maka perlu reorientasi  pardigma berbasis aspek/sektor yang terkait dengan penanganan kawasan perkotaan yaitu Kota sebagai "entity" kawasan/wilayah meliputi : Kota sebagai "Engine of National & Regional Growth" namun disisi lain kota yang nyaman, layak huni & sustainable.  Sementara tanggapan dari Kementrian PU, menambahkan bahwa perlu ada rencana tata ruang yang implementable dalam pengelolaan perkotaan.
 
Konsep-konsep tentang pasal-pasal perkotaan kemudian dipaparkan dan ditanggapi oleh peserta seminar yang terdiri dari akademisi mupun praktisi dari lingkungan pemerintah daerah maupun pusat. 
 
Pada sesi ke dua, Bapak Son Diamar (Asisten Menteri Bappenas) memaparkan mengenai konsep perkotaan, klasifikasi kawasan perkotaan  dan profil kawasan perkotaan di Indonesia.  
 
Materi Seminar selengkapnya :
Last Update : Admin (2010-09-210, 6:04:42)
 
 

Kalender

June 2013
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930