Bagi 10 Lulusan terbaik Alumni STPDN, IIP, IPDN, dan MAPD untuk menjadi Dosen tetap IPDN.

Untuk melihat undangan selengkapnya download disini

 Berita Rencana Seminar 2011

Kepada Yth. Para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

Perihal :  Surat Undangan Seminar Nasional Revitalisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Dengan hormat, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pemberlakuan Undang-undang tentangPemerintahan Daerah telah memasuki masa satu dasawarsa penerapannya di Indonesia.

Institut Pemerintahan dalam Negeri sebagai sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan memikul tanggung jawab moril untuk terus terlibat dalam mempersiapkan kader-kader pimpinan birokrasi pemerintahan dalam negeri.  Sehubungan dengan hal  itu direncanakan pada tanggal 11 sd. 12 Maret  2011 bertempat di Kampus IPDN Jatinangor akan dilaksanakan Seminar Nasional tentang Revitalisasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.

Untuk melihat berita ini selengkapnya download disini

Kepada Yth. Para Gubernur  di Seluruh Indonesia

Perihal : Pembentukan Dewan Pengurus Daerah IKAPTK

Berkenaan dengan telah dibentuknya Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) dan telah dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negri pada tanggal 16 Februari 2011, dengan hormat mengharapkan bantuan dan fasilitas Saudara untuk hal-hal berikut :

1. Menugaskan salah satu alumni senior pendidikan tinggi kepamongprajaan untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) dalam rangka melaksanakan pembentukan Dewan Pengurus Provinsi IKAPTK sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAPTK, serta mengkoordinasikannya dengan DPN-IKAPTK;

Untuk melihat berita ini selengkapnya download disini

Kepada para alumni disampaikan bahwa IPDN sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan konsolidasi penataan/penyatuan Organisasi Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di seluruh Indonesia.  Konsolidasi dimaksud seiiring dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan; menjadi IPDN