| STUDI PERSPEKTIF WASANA PRAJA PRODI S1 MSDM KE KEMENPAN |
Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan dalam rangka mengkaji lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Aparatur di kampus Cilandak. Hal ini merupakan sarana langsung bagi wasana praja prodi MSDM untuk memahami lebih lanjut dan menggali informasi lebih tentang rancangan undang-undang yang pada saat ini sedang diformulasikan di Kemenpan dan DPR dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil menuju reformasi birokrasi di pemerintahan.
Kegiatan positif ini diharapkan akan terus berlanjut dalam rangka meningkatan kualitas keilmuan sekaligus membuka cakrawala berfikir Wasana Praja menanggapi dan menghadapi tantangan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ketika sudah bertugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar, diawali dengan sambutan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi MSDM Bapak Dr. Irawan, SE, MM yang dilanjutkan dengan penyampaian materi. Setelah penyampaian materi ini selesai acara selanjutnya adalah acara tanya jawab yang dilakukan antara praja dan pemateri yang kemudian terdapat transformasi informasi dan beberapa pembahasan hangat seputar ASN dan reformasi birokrasi di Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari pihak IPDN kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan foto bersama dengan pejabat Deputi dan Kepala Bidang Standar Jabatan SDM Aparatur. Setelah acara ini selesai kemudian praja IPDN melanjutkan kegiatan kembali ke kampus. Materi yang disampaikan dalam kesempatan ini sangat menarik dan bersifat kekinian. Hal ini berupa Konsep manajemen strategi SDM merupakan pendekatan RUU ASN yang dilakukan untuk pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Rencana perubahan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 menjadi undang-undang baru yang membahas tentang ASN pada dasarnya adalah karena undang-undang yang lama dianggap sudah kurang bisa menjawab tantangan global tentang PNS di masa sekarang. Beberapa hal dasar lain yang menarik dalam pembahasan ini adalah seputar pokok-pokok materi atau isu pokok dari RUU tentang Aparatur Sipil Negara adalah tentang jenis pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Aparatur Sipil negara, pengadaan dan seleksi calon pegawai ASN, pengangkatan dalam jabatan, netralisasi pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat yang berwenang, fungsi ASN sebagai perekat NKRI, pembentukan dan kewenangan komisi ASN, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, batasan usia pensiun dan beberapa tentang aturan peralihan. Sumber : Dr. Ir. Faria Ruhana, MT Last Update: Admin (2012-06-11:15:37:23)
|
Kalender
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||