JA slide show
 
Informasi Seleksi Penerimaan CPNS Calon Praja IPDN Tahun 2014 http://ipdn.kemendagri.go.id
Seminar Hasil Kajian Praktek Lapangan II (Madya Praja) di KulonProgo Jawa Tengah PDF 



 
(Bantul, 3 Juli 2013) Kegiatan Seminar Kajian Pemerintahan dengan tema : “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat” dilaksanakan di Gedung Kaca Pemda Kulon Progo,  Menjadi pembicara dalam seminar ini adalah Hasto Wardoyo Bupati Kulon Progo dan Prof. Sadu Wasistiono, Plt. Rektor IPDN.

Kegiatan Seminar diawali dengan laporan penyelenggaraan Seminar oleh Ervin Fahlevi, S.Sos, MM selaku Kepala Satuan Latihan Kabupaten yang dilanjutkan dengan Paparan Kajian PATEN oleh Madya Praja Septian. Acara seminar dipandu oleh moderator Hening Nurcahya, AP, MM Kasubbag Pemerintahan Kulon Progo.
Dalam paparannya Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, Plt. Rektor IPDN dan Guru Besar IPDN menjelaskan bahwa ada empat pilar untuk membangun
kesejahteraan masyarakat, yaitu penegakan hukum yang adil, manajemen pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang cukup, dan demokrasi politik yang bermoral. Terkait dengan good government, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS juga menyebutkan bahwa pelayanan yang baik, proaktif, ramah dan persuasif, transparan, mengutamakan proses dan produk, proporsional dan profesional, bekerja secara sistemik, pembelajaran sepanjang hayat serta menempatkan stakeholder/shareholder ditempat utama merupakan ciri-ciri adanya good government.

Sementara terkait fungsi kecamatan sebagai pelayan publik, berdasarkan prinsip “close to the customers”, sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang mudah, murah, terjangkau, dan terutama dekat dengan pelanggan (masyarakat). Dengan demikian kunci utamanya adalah adanya kemauan politik dari Bupati/Walikota, adanya dukungan politik dari DPRD, adanya kesadaran masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk menuntut pelayanan yang prima dan adanya kesungguhan dari aparat birokrasi untuk mengubah cara pandang dalam menjalankan tugas pokok dn fungsinya dari paradigma penguasa menjadi paradigma pelayan masyarakat. Untuk kecamatan, sudah dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di hadapan praja IPDN menambahkan bahwa saat ini telah terjadi paradigma baru dalam manajemen publik, dimana pemerintah harus melayani dengan menyentuh hati sehingga bisa memuaskan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat harus dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) yang berhak memberikan masukan dan koreksi. Paradigma ini juga menyangkut adanya proses sentralisasi pemerintahan menuju desentralisasi, sehingga pelayanan publik bisa lebih berkualitas dan mudah diakses. Tujuannya tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Dalam mengaplikasikan PATEN, kecamatan harus berperan optimal dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan perubahan posisi kecamatan dari wilayah kekuasaan camat menjadi wilayah kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berarti kecamatan berubah dari yurisdiksi kewenangan menjadi wilayah pelayanan kepada masyarakat.

diadakannya kegiatan ini akan memberikan pembelajaran kepada para Madya Praja IPDN peserta PL II agar senantiasa berpikir kritis dan positif terhadap kondisi faktual di lapangan.
Seminar ini diikuti oleh unsur Forkopimda, Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja Setda, Camat se Kulon Progo, Kepala Satuan Latihan Kecamatan (Kasatlatcam), Pembimbing Teknis (Bingnis), dan unsur Madya Praja.
 
Sumber : Humas
Last Update : Admin (2013-07-08:12:54:20)
 

Kalender

August 2014
MTWTFSS
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031