Profil IPDN

Jumat, 29 September 2017 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Makan VVIP Gedung Rektorat Kampus IPDN Jatinangor digelar Seminar Antar Fakultas. Seminar ini bertemakan “Coaching Clinic dan Penyempurnaan Kurikulum Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Seminar ini direncanakan akan dihadiri oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, namun beliau tidak dapat hadir dikarenakan memenuhi panggilan dari Presiden RI. Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 108 orang peserta yang terdiri atas perwakilan dari pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten serta Kota sebanyak 22 orang, Dosen Prodi Capil sebanyak 32 orang serta pejabat struktural IPDN Kampus Jatinangor. Beberapa Kepala Dinas Dukcapil yang terlihat hadir sesaat sebelum acara dimulai yakni Kadin Kabupaten Bandung Barat, Kadin Kabupaten Majalengka, Kadin Kota Bandung, Kadin Kabupaten Cimahi, Kadin Kabupaten Bandung, Kadin Kabupaten Tasikamalaya dan lain sebagainya.

 Ketidakhadiran Dirjen Dukcapil kemudian diwakilkan oleh Bapak Joko Murhito. Seminar ini dimulai dengan laporan panitia penyelenggara yakni Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Dr. Bambang Supriyadi, B.E, M.Si yang sekaligus menjadi moderator acara seminar ini. Selanjutnya mewakili Gubernur IPDN yang berhalangan hadir, sambutan dari IPDN diberikan oleh Dr. Dety Mulyati, S.H., C.N., M.Hum selaku Deputi Bidang Administrasi Umum. Selain Dr. Bambang Supriyadi, B.E, M.Si yang menjadi moderator acara, Drs. Zulkarnaen Ilyas, M.M juga turut serta menjadi moderator acara seminar ini. “seminar ini bertujuan untuk menggabungkan anatara teori-teori keilmuan di IPDN dan prakteknya yang nanti dapat disampaikan oleh teman-teman dari Dukcapil Kabupaten dan Kota. Saya pun mendapat titipan pesan dari Bapak Dirjen, bahwa dengan adanya coaching clinic ini semoga dapat membentuk satu komunitas yang terukur antara seluruh akademisi yang ada di IPDN ini dengan teman-teman Dukcapil Kabupaten dan Kota. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi langkah-langkah upaya untuk makin mengefisienkan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan”, ujar Bapak Joko Murhito. (Sumber : Humas IPDN)

Main Menu